Harapan besar yang digantungkan pada kekayaan alam yang melimpah sering kali tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal yang berkeadilan. Munculnya rasa ketidakpuasan di kalangan pemuda asli daerah menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara retorika keberpihakan dan realitas di lapangan. Masalah mengenai janji kerja tambang bagi penduduk setempat telah menjadi isu krusial yang menagih pembuktian nyata dari pihak perusahaan maupun pemerintah pusat. Kekecewaan ini berakar dari sulitnya akses bagi masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam roda ekonomi industri ekstrakstif yang beroperasi di wilayah ulayat mereka.
Banyak pemuda yang telah menempuh pendidikan formal maupun pelatihan teknis merasa bahwa kualifikasi mereka tetap diabaikan oleh sistem rekrutmen yang cenderung tertutup. Padahal, komitmen untuk memprioritaskan putra daerah dalam setiap slot kerja tambang seharusnya menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dalam izin operasional perusahaan. Tanpa adanya kebijakan afirmatif yang tegas, potensi sumber daya manusia lokal akan terus terpinggirkan oleh tenaga kerja dari luar daerah yang dianggap lebih siap pakai, sebuah anggapan yang sebenarnya bisa diatasi melalui program peningkatan kapasitas yang konsisten.
Pemerintah daerah dituntut untuk lebih berani dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi peraturan daerah yang mengatur tentang tenaga kerja lokal di sektor energi. Janji mengenai ketersediaan lapangan kerja tambang jangan sampai hanya menjadi pemanis saat proses pembebasan lahan atau pencarian dukungan masyarakat di awal proyek berlangsung. Dibutuhkan transparansi data mengenai komposisi pekerja di setiap level jabatan agar publik bisa memantau sejauh mana perusahaan benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat asli untuk berkarir secara profesional dan bermartabat.
Selain masalah rekrutmen, aspek perlindungan dan pengembangan karir bagi mereka yang sudah berhasil masuk ke dalam sistem juga perlu diperhatikan dengan seksama. Sering kali, pekerja lokal terjebak pada posisi buruh kasar dengan upah minimum, sementara posisi strategis tetap didominasi oleh pihak luar. Hak untuk mendapatkan akses kerja tambang yang setara mencakup kesempatan untuk naik jabatan dan mendapatkan tunjangan yang sama tanpa adanya diskriminasi berbasis asal-usul daerah. Keadilan ekonomi hanya akan tercipta jika masyarakat lingkar tambang merasa menjadi bagian dari kemajuan industri tersebut, bukan sekadar penonton di pinggiran lubang galian.