Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Kompas Fiskal utama bagi Indonesia, menentukan ke mana sumber daya negara akan dialokasikan. APBN bukan sekadar dokumen keuangan; ia adalah cerminan politik dan prioritas pembangunan yang hendak dicapai dalam satu tahun. Melalui alokasi anggaran, pemerintah secara eksplisit menunjukkan sektor mana yang menjadi tumpuan utama untuk mencapai tujuan nasional.
Penetapan asumsi dasar ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi dan harga minyak, berfungsi sebagai jarum penunjuk Kompas Fiskal. Asumsi-asumsi ini menentukan besaran pendapatan negara, yang kemudian membatasi kemampuan belanja. Oleh karena itu, APBN selalu disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk memastikan anggaran inline dengan visi pembangunan.
Salah satu prioritas utama yang selalu tercermin dalam APBN adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Fungsi Alokasi APBN memastikan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dialokasikan untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Komitmen ini membuktikan peran Kompas Fiskal dalam investasi jangka panjang, bukan hanya pemenuhan kebutuhan saat ini.
Infrastruktur juga kerap menjadi prioritas besar, di mana APBN mengalokasikan dana untuk konektivitas. Dari pembangunan jalan tol hingga pelabuhan, belanja modal ini bertujuan menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Alokasi ini menunjukkan APBN berfungsi sebagai Kompas Fiskal yang mengarahkan dana untuk pemerataan dan peningkatan daya saing wilayah.
Di sisi lain, APBN juga berperan sebagai perisai (Fungsi Stabilisasi). Alokasi untuk subsidi energi dan bantuan sosial memastikan daya beli masyarakat terjaga, terutama saat terjadi gejolak ekonomi atau inflasi. Peran ganda ini menegaskan bahwa APBN adalah alat yang fleksibel, tidak hanya mendorong pertumbuhan tetapi juga melindungi masyarakat rentan.
Kualitas belanja adalah isu krusial dalam politik anggaran. Dana yang sudah dialokasikan harus terimplementasi secara efisien dan tepat sasaran (money follow program). Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap kementerian/lembaga menjalankan program prioritas sesuai rencana, sehingga output dan outcome pembangunan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
Dengan demikian, APBN adalah instrumen multi-fungsi yang menavigasi cita-cita bangsa menuju Indonesia Maju. Melalui perencanaan yang terarah, APBN berfungsi sebagai Kompas Fiskal yang jelas, memastikan setiap kebijakan anggaran berorientasi pada pencapaian prioritas nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.