Jakarta – Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia dengan cepat dan tegas membantah laporan yang menyebutkan bahwa Rusia telah mengajukan permintaan izin untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Manuhua, Biak Numfor, Papua. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan yang beredar di sejumlah media, termasuk laporan dari situs web militer Amerika Serikat, ‘Janes’, yang memicu perhatian internasional, termasuk dari Pemerintah Australia.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan RI, Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang, secara eksplisit menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Terkait pemberitaan tentang usulan penggunaan pangkalan Indonesia oleh Rusia, Kemhan mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar,” ujarnya, menekankan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Pernyataan bantahan keras dari Kemhan ini bertujuan untuk meluruskan informasi yang beredar dan meredam potensi kesalahpahaman di tingkat nasional maupun internasional. Isu sensitif terkait penempatan kekuatan militer asing di wilayah kedaulatan Indonesia tentu memerlukan klarifikasi yang cepat dan akurat dari pihak berwenang.
Meskipun membantah isu penempatan pesawat militer, Kemhan RI tidak menampik adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Federasi Rusia di bidang pertahanan. Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyoroti pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan RI dan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia yang telah berlangsung sebelumnya di Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi platform untuk membahas potensi peningkatan kerja sama teknis militer antara kedua negara.
Selain itu, Indonesia dan Rusia juga aktif dalam forum konsultasi untuk mengkoordinasikan rencana kegiatan kerja sama militer di masa mendatang. Bahkan, Kementerian Pertahanan RI berencana mengirimkan delegasi ke Rusia pada tahun ini untuk membahas secara lebih detail program kerja sama pertahanan yang ditargetkan untuk tahun 2026.
Dengan adanya bantahan resmi yang kuat dari Kemhan RI, diharapkan polemik mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawat militernya di Lanud Papua dapat segera diakhiri. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan wilayah dan akan terus menjalin kerja sama internasional di bidang pertahanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.