Ancaman bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan badai, kini semakin meningkat intensitasnya seiring dengan perubahan iklim global. Untuk memitigasi risiko, diperlukan Analisis Pola Hujan yang akurat dan terperinci. Dengan memahami bagaimana curah hujan didistribusikan dan bagaimana ia merespons anomali suhu laut, pihak berwenang dapat mengeluarkan peringatan dini yang lebih efektif. Analisis Pola Hujan ini sangat vital dalam memprediksi potensi badai tropis, yang jika tidak diantisipasi, dapat melumpuhkan infrastruktur dan menghancurkan sumber Kemandirian Finansial masyarakat pesisir dan pertanian.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi adanya peningkatan signifikan pada potensi pembentukan siklon tropis di wilayah perairan timur pada periode awal musim hujan ini. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Dr. Agni Purwanto, M.Si., menyatakan bahwa data pengamatan satelit dan radar cuaca menunjukkan anomali yang mencurigakan. “Kami telah melakukan Analisis Pola Hujan selama 30 tahun terakhir dan menemukan bahwa ada pergeseran musim hujan yang lebih pendek namun dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Hal ini meningkatkan risiko banjir bandang,” jelas Dr. Agni dalam lokakarya siaga bencana pada hari Rabu, 9 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB.
Berdasarkan hasil Analisis Pola Hujan tersebut, BMKG mengeluarkan peringatan khusus untuk 12 provinsi yang berpotensi terdampak curah hujan tinggi dan angin kencang antara bulan November 2024 hingga Januari 2025. Peringatan ini ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan mengaktifkan seluruh posko siaga. Kepala Pelaksana BPBD, Bapak Kolonel (Purn.) Teuku Rasyid, S.E., M.AP., menginstruksikan agar seluruh jalur evakuasi di daerah pantai dan lereng bukit dibersihkan dan dipasang rambu yang jelas. “Kami harus memastikan masyarakat siap, terutama di wilayah yang padat penduduknya, yang rentan terhadap banjir rob dan gelombang tinggi akibat badai,” kata Kolonel Rasyid.
Selain lembaga sipil, peran aparat keamanan juga diintensifkan. Pihak kepolisian sektor, melalui Unit Sabhara, ditugaskan untuk memantau ketinggian debit air sungai secara berkala dan berkoordinasi langsung dengan BPBD untuk mobilisasi perahu karet. Bhabinkamtibmas Aiptu Firman Hadi, yang bertugas di desa rawan bencana, mengatakan pada Kamis, 10 Oktober 2024, bahwa ia juga membantu menyebarkan informasi resmi dari BMKG kepada kelompok nelayan dan petani. Penyiapan dini terhadap bencana hidrometeorologi adalah kunci untuk mengurangi kerugian. Dengan mengandalkan Analisis Pola Hujan yang cermat, pemerintah dapat melindungi keselamatan warga dan memastikan stabilitas ekonomi lokal tetap terjaga, yang pada akhirnya akan memperkuat Kemandirian Finansial masyarakat di tengah tantangan iklim yang tidak menentu.